Jakarta, 1 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9/2026). Pertemuan tersebut membahas langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Salah satu perhatian utama adalah upaya meringankan akses pembiayaan perumahan agar semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah. Pemerintah juga menilai penyediaan hunian tidak cukup hanya memperhatikan bangunan, tetapi harus disertai lingkungan tempat tinggal yang sehat dan nyaman. Pembahasan ini menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah terus mencari skema yang dapat membuat masyarakat lebih mudah memperoleh rumah. Kebijakan pembiayaan menjadi salah satu instrumen yang dibahas karena kemampuan masyarakat membayar cicilan menjadi faktor penting dalam kepemilikan hunian. Pemerintah ingin memastikan program perumahan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, termasuk kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pembiayaan. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah kepemilikan rumah, tetapi juga mengurangi kesenjangan akses terhadap hunian yang layak. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, pembangunan sektor perumahan diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi sekaligus sosial.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga menyoroti pentingnya membangun kawasan permukiman yang memiliki kualitas lingkungan memadai. Konsep tersebut diwujudkan melalui Gerakan Indonesia ASRI yang menekankan kawasan yang aman, sehat, resik, dan indah. Pembenahan tidak hanya mencakup kondisi rumah, tetapi juga fasilitas air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, serta kebersihan lingkungan. Pemerintah ingin masyarakat yang memperoleh rumah layak juga mendapatkan lingkungan yang mendukung kualitas hidup mereka. Penataan kawasan pun diarahkan agar tetap mempertimbangkan karakter, budaya, serta kearifan lokal di masing-masing daerah.

Program peningkatan kualitas rumah telah berjalan sejak 2025 melalui program bedah rumah. Hingga saat ini, program tersebut disebut telah menjangkau sekitar 400 ribu rumah di berbagai wilayah. Setelah kondisi fisik rumah diperbaiki, pemerintah melanjutkan perhatian terhadap fasilitas dasar yang berada di lingkungan permukiman. Perbaikan air bersih dan fasilitas mandi, cuci, kakus atau MCK menjadi bagian dari upaya tersebut. Pengelolaan sampah serta peningkatan kebersihan dan keindahan kawasan juga menjadi perhatian agar hasil pembangunan tidak berhenti pada perbaikan bangunan semata.

Pemerintah juga melihat sektor perumahan memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional. Pembangunan rumah membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, mulai dari konstruksi, bahan bangunan, transportasi, tenaga kerja, hingga jasa pendukung lainnya. Ketika pembangunan perumahan meningkat, aktivitas ekonomi di daerah juga berpotensi ikut bergerak. Di sisi lain, tersedianya hunian yang dekat dengan pusat pekerjaan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi dapat membantu masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih efisien. Karena itu, kebijakan perumahan dipandang bukan sekadar program penyediaan tempat tinggal, melainkan bagian dari strategi pembangunan yang lebih luas.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai proyek rumah bersubsidi sebagai bagian dari upaya memperluas akses hunian. Salah satu rencana yang pernah dibahas adalah pembangunan rumah bersubsidi dalam jumlah besar di sejumlah kawasan yang memiliki akses terhadap sekolah, rumah sakit, kawasan perkantoran, pabrik, serta jalan utama. Pemerintah juga mendorong penyederhanaan berbagai proses perizinan dan administrasi yang berkaitan dengan pembangunan rumah. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menekan hambatan dalam penyediaan hunian sekaligus mempercepat realisasi proyek perumahan. Dengan proses yang lebih sederhana, pembangunan rumah diharapkan dapat dilakukan secara lebih efisien.

Rapat di Hambalang turut dihadiri sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani juga hadir dalam pertemuan tersebut. Kehadiran sejumlah pejabat terkait menunjukkan bahwa persoalan perumahan dibahas sebagai agenda lintas sektor. Koordinasi diperlukan karena penyediaan hunian berkaitan dengan pembiayaan, lahan, infrastruktur, tata ruang, serta kondisi ekonomi masyarakat.

Melalui pembahasan tersebut, Prabowo ingin memastikan kebijakan penyediaan rumah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hunian yang terjangkau perlu diikuti dengan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan nyaman sehingga kualitas hidup penghuni ikut meningkat. Pemerintah juga harus memastikan skema pembiayaan tidak menjadi beban berlebihan bagi masyarakat yang menjadi sasaran program. Dengan kombinasi kemudahan pembiayaan, pembangunan rumah bersubsidi, perbaikan rumah tidak layak huni, serta pembenahan lingkungan, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat dapat menikmati hunian yang memenuhi standar. Agenda perumahan pun terus ditempatkan sebagai salah satu bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.