Jakarta, 17 September 2026 – Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meminta agar sebagian perombakan pejabat Kementerian Keuangan yang dilakukan pada era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dibatalkan. Permintaan tersebut muncul setelah ditemukan sejumlah nama dalam daftar rotasi yang menurut Bimo tidak mengikuti proses assessment dan talent management sebagaimana mekanisme yang seharusnya. Perombakan dilakukan pada 10 September 2026 dan mayoritas menyasar lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jabatan yang terkena perubahan mencakup pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, fungsional hingga pejabat pada unit organisasi non-eselon. Bimo menilai persoalan utama bukan pada kebijakan rotasi secara keseluruhan, melainkan pada sejumlah penempatan yang dinilai tidak melalui tahapan yang sama dengan kandidat lainnya. Karena itu, pembatalan diarahkan terutama terhadap pejabat yang dianggap tidak memenuhi proses yang telah ditentukan.

Bimo menjelaskan gagasan melakukan rotasi pada dasarnya juga berasal dari kebutuhan internal untuk menyegarkan organisasi. Namun, dalam pelaksanaannya ia menemukan beberapa nama yang disebutnya sebagai nama-nama “ajaib” karena tidak melalui proses assessment talent management. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan persoalan terhadap penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian Keuangan. Pegawai lain telah menjalani berbagai tahapan, mulai dari assessment, ujian hingga proses talent management sebelum dipertimbangkan untuk mengisi jabatan tertentu. Apabila terdapat pejabat yang dapat melewati tahapan tersebut, Bimo menilai hal itu dapat memberikan sinyal kurang baik kepada pegawai lainnya. Pertimbangan tersebut kemudian menjadi dasar dirinya bersama Djaka meminta evaluasi terhadap hasil perombakan.

Permintaan yang diajukan bukan berarti seluruh pejabat yang telah dirotasi harus kembali ke posisi sebelumnya. Bimo menegaskan penempatan terhadap pejabat yang telah memenuhi seluruh persyaratan tetap dapat diberlakukan. Sebaliknya, nama yang diketahui tidak memenuhi proses assessment dan talent management diusulkan untuk dibatalkan dari penempatan barunya. Pejabat yang masuk kategori tersebut dapat dikembalikan ke posisi semula setelah proses evaluasi dilakukan. Pendekatan itu dinilai lebih tepat dibandingkan membatalkan seluruh perombakan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, evaluasi difokuskan pada prosedur pengangkatan masing-masing pejabat, bukan sekadar pada keputusan rotasi secara keseluruhan.

Perombakan besar-besaran tersebut dilakukan Purbaya pada 10 September, beberapa hari sebelum terjadi pergantian Menteri Keuangan. Ratusan pejabat Kementerian Keuangan dilantik dalam perubahan organisasi tersebut, dengan porsi besar berasal dari DJP dan DJBC. Rotasi menyentuh berbagai jenjang sehingga memberikan perubahan cukup luas terhadap struktur kedua direktorat tersebut. Setelah Suahasil Nazara menggantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan pada 14 September, keputusan mengenai penempatan pejabat itu kemudian menjadi salah satu kebijakan yang ditinjau kembali. Suahasil menyatakan akan melihat proses pelantikan sekaligus Keputusan Menteri Keuangan yang menjadi dasar perubahan tersebut. Peninjauan dilakukan untuk memastikan setiap keputusan organisasi memiliki prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Suahasil belum memastikan apakah sebagian perombakan tersebut pada akhirnya benar-benar akan dibatalkan. Ia masih meminta masukan dari seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan sebelum menentukan keputusan selanjutnya. Menurutnya, proses penunjukan pejabat memiliki tahapan dan dalam beberapa kondisi membutuhkan koordinasi lintas unit. Struktur organisasi juga harus mendukung sinergi antardirektorat agar pelaksanaan kebijakan fiskal dapat berjalan efektif. Karena itu, evaluasi tidak hanya melihat nama pejabat yang ditempatkan, tetapi juga proses serta kebutuhan organisasi secara keseluruhan. Hasil pembahasan internal tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut terhadap pejabat yang telah dilantik.

Bimo menyatakan sikap tersebut sejalan dengan komitmen Suahasil untuk mempertahankan talent management dan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Sistem talent management digunakan untuk memastikan pegawai yang mendapatkan promosi maupun rotasi telah melewati proses penilaian berdasarkan kemampuan dan rekam jejaknya. Mekanisme itu juga memberikan kesempatan kepada kandidat untuk bersaing melalui prosedur yang telah ditetapkan. Apabila proses tersebut tidak diterapkan secara konsisten, kepercayaan pegawai terhadap sistem pengembangan karier dapat terganggu. Bimo karena itu menilai koreksi perlu dilakukan apabila ditemukan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan. Langkah tersebut diharapkan tetap menjaga rasa keadilan bagi pegawai yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi.

Evaluasi perombakan pejabat juga menjadi perhatian karena DJP dan DJBC merupakan dua unit strategis yang memiliki peran besar terhadap penerimaan negara. DJP bertanggung jawab terhadap administrasi dan penerimaan perpajakan, sementara DJBC mengelola penerimaan kepabeanan dan cukai sekaligus melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang. Perubahan pejabat dalam jumlah besar perlu dikelola agar tidak mengganggu kesinambungan pekerjaan maupun pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Karena itu, kepastian mengenai struktur organisasi dinilai penting agar setiap unit dapat menjalankan target yang telah ditetapkan. Evaluasi juga perlu dilakukan secara terukur supaya koreksi terhadap proses penempatan tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan. Kementerian Keuangan berupaya memastikan transisi kepemimpinan tidak mengganggu pelaksanaan fungsi utama kedua direktorat tersebut.

Nasib sejumlah pejabat hasil perombakan era Purbaya kini bergantung pada hasil peninjauan yang dilakukan Menteri Keuangan Suahasil Nazara bersama jajaran eselon I. Pejabat yang telah mengikuti assessment dan memenuhi prosedur diperkirakan tetap menjalankan posisi barunya, sedangkan mereka yang dinilai tidak memenuhi persyaratan berpeluang dikembalikan ke jabatan sebelumnya. Pemerintah belum mengumumkan jumlah pasti pejabat yang masuk kategori tersebut. Evaluasi juga masih berlangsung untuk memastikan keputusan yang diambil memiliki dasar administrasi dan organisasi yang jelas. Bimo menekankan bahwa persoalan tersebut perlu diselesaikan dengan tetap menjaga prinsip meritokrasi dan keadilan bagi seluruh pegawai. Keputusan akhir diharapkan memberikan kepastian terhadap struktur DJP dan DJBC sekaligus mempertahankan kredibilitas sistem pengembangan karier di Kementerian Keuangan.