Jakarta, 29 Agustus 2026 – Mantan Presiden Ekuador Lenín Moreno dijatuhi hukuman lima tahun penjara setelah pengadilan menyatakan dirinya bersalah dalam kasus suap yang berkaitan dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga air Coca Codo Sinclair. Putusan tersebut dibacakan pada Jumat, 28 Agustus 2026, dalam persidangan di Pengadilan Nasional Ekuador. Moreno dinyatakan sebagai peserta langsung dalam skema suap yang melibatkan perusahaan China, Sinohydro, yang memperoleh kontrak pembangunan proyek pembangkit listrik tersebut. Selain hukuman penjara, Moreno juga dilarang secara permanen menduduki jabatan publik di masa mendatang. Karena kondisi fisiknya yang membuatnya tidak dapat berjalan, hukuman lima tahun tersebut akan dijalani melalui tahanan rumah.
Kasus yang menjerat Moreno berkaitan dengan dugaan jaringan korupsi dalam proses pembangunan Coca Codo Sinclair, salah satu proyek pembangkit listrik tenaga air terbesar di Ekuador. Penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum mengaitkan Moreno, anggota keluarganya, serta sejumlah pelaku usaha lokal dan China dengan aliran uang suap yang diduga digunakan untuk memengaruhi proses kontrak proyek. Jaksa menyebut perusahaan Sinohydro membayarkan sekitar 76,1 juta dolar AS melalui kontrak konsultasi yang disebut fiktif dalam periode 2009 hingga 2018. Sebagian dana tersebut diduga dialirkan melalui rekening luar negeri dan perusahaan cangkang sebelum sampai kepada Moreno maupun orang-orang yang berada di lingkarannya. Prosecutor juga menyatakan Moreno dan keluarganya menerima lebih dari 1 juta dolar AS ketika ia masih menjabat sebagai wakil presiden pada 2007 hingga 2013.
Proyek Coca Codo Sinclair sendiri memiliki nilai sekitar 2 miliar dolar AS dan mulai dibangun pada 2010 sebelum diserahkan kepada pemerintah Ekuador pada 2016. Pembangkit tersebut dirancang untuk menjadi salah satu infrastruktur energi utama negara dan memiliki peran penting dalam penyediaan listrik. Namun, setelah beroperasi, proyek itu menghadapi kritik terkait sejumlah persoalan teknis dan kerusakan struktural. Perkara korupsi yang kemudian terungkap membuat proyek tersebut tidak hanya menjadi perhatian karena manfaat energinya, tetapi juga karena proses pengadaan dan pembiayaan yang menyertainya. Pemeriksaan terhadap transaksi yang berkaitan dengan proyek akhirnya berkembang menjadi penyelidikan lebih luas mengenai dugaan pembayaran suap kepada pejabat dan pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap proses tersebut.
Dalam persidangan, Moreno membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menyatakan tidak terlibat dalam penandatanganan maupun pengawasan kontrak proyek dan menilai penyidik telah mengarahkan pemeriksaan kepada pihak yang keliru. Moreno juga mempertanyakan pihak-pihak yang menurutnya memiliki kewenangan langsung dalam proses kontrak dan pelaksanaan proyek. Meski demikian, majelis hakim menyatakan Moreno terbukti sebagai pelaku langsung dalam tindak pidana suap tersebut. Putusan itu menunjukkan bahwa pengadilan menilai bukti yang diajukan selama persidangan cukup untuk membuktikan keterlibatannya dalam jaringan korupsi yang berkaitan dengan proyek Coca Codo Sinclair.
Tidak hanya Moreno, perkara tersebut juga menyeret sejumlah anggota keluarganya dan pihak lain yang dinilai terlibat sebagai penerima manfaat maupun pihak yang membantu skema tersebut. Istri dan putri Moreno, dua saudara laki-lakinya serta anggota keluarga lainnya turut dinyatakan bersalah sebagai pihak yang membantu tindak pidana. Mereka masing-masing mendapatkan hukuman dua setengah tahun penjara, sementara mantan Duta Besar China untuk Quito, Cai Runguo, juga dijatuhi hukuman lima tahun. Pengadilan memerintahkan para terdakwa untuk mengembalikan sejumlah uang yang diperoleh secara ilegal dengan nilai pengembalian yang mencapai tiga kali jumlah yang diterima. Batas waktu pengembalian tersebut ditetapkan selama 90 hari setelah putusan diberikan.
Vonis terhadap Moreno menambah daftar mantan kepala negara Ekuador yang terseret perkara korupsi. Ia menjadi mantan presiden ketiga negara tersebut yang dijatuhi hukuman dalam kasus korupsi, meskipun perkara yang menjeratnya berkaitan dengan periode ketika ia masih menjabat sebagai wakil presiden. Sebelumnya, mantan Presiden Rafael Correa dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dalam perkara suap yang berkaitan dengan perusahaan konstruksi Brasil, Odebrecht. Mantan Presiden Jamil Mahuad juga pernah dijatuhi hukuman delapan tahun terkait penyalahgunaan dana publik. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tingkat tinggi terus menjadi bagian penting dari dinamika politik dan hukum di Ekuador.
Moreno sendiri memiliki perjalanan politik yang cukup panjang sebelum akhirnya menghadapi perkara hukum tersebut. Ia menjadi wakil presiden di bawah pemerintahan Rafael Correa pada 2007 dan menjabat hingga 2013. Pada 2017, Moreno terpilih sebagai presiden Ekuador dan memimpin negara tersebut hingga 2021. Hubungannya dengan Correa kemudian mengalami perubahan politik yang cukup tajam setelah Moreno mengambil sejumlah kebijakan yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Setelah meninggalkan jabatan kepresidenan, Moreno menghadapi penyelidikan yang semakin berkembang terkait dugaan korupsi dalam proyek Coca Codo Sinclair. Ia kemudian kembali ke Ekuador dari Paraguay untuk menghadapi proses persidangan atas perkara tersebut.
Putusan lima tahun penjara terhadap Lenín Moreno kini menjadi babak penting dalam penanganan kasus korupsi yang berkaitan dengan proyek infrastruktur energi terbesar di Ekuador tersebut. Selain hukuman terhadap Moreno, keputusan pengadilan juga mencakup sejumlah terdakwa lain serta kewajiban mengembalikan keuntungan yang dinilai diperoleh secara ilegal. Kasus ini sekaligus menyoroti besarnya risiko korupsi dalam proyek infrastruktur bernilai miliaran dolar yang melibatkan perusahaan internasional dan pejabat publik. Bagi Ekuador, penanganan perkara tersebut menjadi bagian dari upaya mempertanggungjawabkan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proyek strategis negara. Dengan adanya putusan tersebut, perhatian selanjutnya akan tertuju pada pelaksanaan hukuman, pemulihan aset, serta perkembangan hukum lanjutan dari perkara yang telah menyeret mantan orang nomor satu di Ekuador tersebut.




