Jakarta, 30 Juli 2026 – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia dapat menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh pada akhir 2027. Target tersebut menempatkan pengelolaan sampah sebagai salah satu agenda yang membutuhkan percepatan karena persoalannya telah berkembang dari tingkat rumah tangga hingga tempat pemrosesan akhir di berbagai daerah. Pemerintah menghadapi tantangan besar berupa tingginya volume sampah, keterbatasan fasilitas pengolahan, praktik pembuangan terbuka, serta rendahnya pemilahan sejak dari sumber. Untuk mengejar target tersebut, pembenahan tidak cukup hanya dengan menambah kapasitas tempat pembuangan, tetapi membutuhkan perubahan sistem dari produksi hingga pemrosesan sampah. Pemerintah pusat dan daerah juga dituntut memperkuat koordinasi agar kebijakan dapat diterapkan secara konsisten.

Target akhir 2027 membuat pemerintah memiliki waktu yang relatif terbatas untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di seluruh Indonesia. Kondisi setiap daerah berbeda sehingga pendekatan yang digunakan tidak dapat sepenuhnya seragam. Kota besar menghadapi volume sampah harian tinggi dan keterbatasan lahan, sementara daerah lain memiliki tantangan berupa jarak pengangkutan serta minimnya infrastruktur pengolahan. Pemerintah daerah perlu memetakan komposisi, volume, dan sumber sampah untuk menentukan teknologi serta sistem yang sesuai. Data tersebut juga penting agar pembangunan fasilitas tidak dilakukan hanya berdasarkan perkiraan.

Salah satu persoalan utama adalah ketergantungan terhadap tempat pemrosesan akhir sebagai tujuan sebagian besar sampah. Ketika sampah dari rumah tangga, pasar, kawasan komersial, dan aktivitas lainnya langsung dibawa ke TPA tanpa pengurangan yang memadai, kapasitas fasilitas akan cepat tertekan. Pemilahan sejak sumber dapat mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang sekaligus meningkatkan pemanfaatan kembali material bernilai ekonomi. Sampah organik dapat diolah secara terpisah, sementara plastik, kertas, logam, dan material tertentu dapat masuk dalam rantai daur ulang. Sistem tersebut membutuhkan fasilitas sekaligus partisipasi masyarakat secara konsisten.

Pemerintah juga perlu memperkuat pengelolaan sampah organik karena jenis ini menjadi bagian besar dari sampah rumah tangga dan pasar. Pengolahan dapat dilakukan melalui komposting maupun metode lain yang sesuai dengan kondisi daerah. Pemisahan sampah organik dari material lainnya juga membantu mengurangi pembentukan cairan lindi dan berbagai persoalan di fasilitas pembuangan. Pemerintah daerah dapat mengembangkan pengolahan pada tingkat kawasan agar sampah tidak seluruhnya harus diangkut dalam jarak jauh. Pendekatan tersebut berpotensi menekan biaya transportasi sekaligus mengurangi beban TPA.

Teknologi pengolahan sampah menjadi bagian lain dari strategi menuju target 2027. Daerah dengan volume sampah besar dapat membutuhkan fasilitas berskala lebih tinggi untuk menangani residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali. Namun, pemilihan teknologi harus mempertimbangkan karakter sampah, biaya investasi, biaya operasional, dampak lingkungan, dan kemampuan daerah menjalankannya dalam jangka panjang. Fasilitas yang mahal tetapi tidak dapat beroperasi secara konsisten tidak akan menyelesaikan persoalan. Karena itu, teknologi perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem, bukan sebagai satu-satunya jawaban terhadap masalah sampah.

Keterlibatan produsen juga menjadi penting karena sebagian sampah berasal dari kemasan produk yang beredar luas di masyarakat. Upaya pengurangan sejak tahap desain dapat menekan jumlah material yang akhirnya menjadi residu. Produsen dapat didorong meningkatkan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang serta membangun mekanisme pengumpulan kembali kemasan tertentu. Industri daur ulang membutuhkan pasokan material yang bersih dan terpilah agar prosesnya memiliki nilai ekonomi. Hubungan antara produsen, konsumen, pengelola sampah, dan industri pengolahan perlu diperkuat untuk membangun ekonomi sirkular.

Target bebas sampah juga membutuhkan perubahan perilaku masyarakat. Infrastruktur yang baik tidak akan bekerja optimal apabila sampah masih dibuang sembarangan atau seluruh jenis limbah dicampur sejak rumah tangga. Sistem pemilahan harus dibuat sederhana sehingga mudah diterapkan dan didukung mekanisme pengangkutan yang tidak kembali mencampurkan sampah setelah dipisahkan. Edukasi dapat berjalan bersama insentif maupun aturan yang mendorong kepatuhan. Ketika masyarakat melihat hasil pemilahan benar-benar diproses secara berbeda, kepercayaan terhadap sistem juga dapat meningkat.

Target Presiden Prabowo agar Indonesia bebas dari persoalan sampah pada akhir 2027 menjadi agenda ambisius yang membutuhkan perubahan besar dalam waktu relatif singkat. Keberhasilannya akan bergantung pada kemampuan pemerintah pusat dan daerah memperbaiki infrastruktur, memperkuat pemilahan, meningkatkan pengolahan, serta mengurangi ketergantungan terhadap pembuangan akhir. Dunia usaha dan masyarakat juga memegang peran karena sampah terbentuk dari aktivitas produksi dan konsumsi sehari-hari. Ukuran keberhasilan tidak cukup hanya berupa pembangunan fasilitas baru, tetapi harus terlihat dari berkurangnya sampah yang dibuang dan meningkatnya material yang dapat dimanfaatkan kembali. Dengan pelaksanaan yang konsisten, target 2027 dapat menjadi momentum mempercepat perubahan sistem pengelolaan sampah menuju pola yang lebih bersih dan berkelanjutan.