Jakarta, 7 Oktober 2026 –

Indonesia diperkirakan menghadapi potensi kerugian ekonomi hingga Rp544 triliun akibat dampak perubahan iklim apabila langkah mitigasi dan adaptasi tidak diperkuat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menilai besarnya risiko tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk sektor swasta. Pemerintah dinilai tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi ancaman yang berpengaruh terhadap berbagai sektor perekonomian. Dunia usaha memiliki kapasitas investasi, teknologi, dan inovasi yang dapat membantu mempercepat penanganan perubahan iklim. Kolaborasi pemerintah dan swasta karena itu menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat ketahanan nasional.

Potensi kerugian tersebut menggambarkan besarnya dampak ekonomi yang dapat muncul dari meningkatnya frekuensi maupun intensitas kejadian terkait iklim. Perubahan pola hujan, banjir, kekeringan, kenaikan suhu, dan gangguan terhadap ekosistem dapat memengaruhi kegiatan produksi serta kehidupan masyarakat. Sektor pertanian dan pangan termasuk yang memiliki tingkat kerentanan tinggi karena sangat bergantung pada kondisi cuaca. Gangguan produksi berpotensi berlanjut pada kenaikan biaya, terganggunya distribusi, hingga tekanan terhadap harga pangan. Dampaknya juga dapat dirasakan masyarakat melalui penurunan pendapatan dan meningkatnya kebutuhan untuk menghadapi bencana.

Zulhas menekankan bahwa kebutuhan pembiayaan untuk menghadapi perubahan iklim sangat besar sehingga tidak dapat sepenuhnya mengandalkan anggaran pemerintah. Partisipasi perusahaan diperlukan untuk memperluas sumber pembiayaan sekaligus mempercepat penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dunia usaha dapat mengambil bagian melalui investasi energi bersih, efisiensi penggunaan sumber daya, pengelolaan limbah, hingga praktik produksi berkelanjutan. Langkah tersebut dapat disesuaikan dengan karakter masing-masing sektor industri. Dengan demikian, kebijakan iklim dapat berjalan bersamaan dengan kegiatan ekonomi.

Keterlibatan swasta juga dinilai penting dalam memperkuat ketahanan sektor pangan. Perubahan iklim dapat mengubah kalender tanam, produktivitas lahan, ketersediaan air, hingga pola serangan organisme pengganggu tanaman. Investasi dalam teknologi pertanian, sistem irigasi yang lebih efisien, benih adaptif, serta informasi cuaca dapat membantu petani menghadapi perubahan tersebut. Infrastruktur penyimpanan dan distribusi juga perlu diperkuat untuk mengurangi kehilangan hasil produksi. Upaya adaptasi menjadi semakin penting untuk menjaga ketersediaan pangan dalam jangka panjang.

Selain sektor pangan, risiko perubahan iklim dapat berdampak terhadap infrastruktur, kesehatan, energi, kawasan pesisir, dan aktivitas industri. Banjir maupun cuaca ekstrem berpotensi merusak fasilitas publik dan mengganggu rantai pasok. Sementara itu, kenaikan muka air laut menjadi tantangan bagi wilayah pesisir yang menjadi pusat permukiman maupun kegiatan ekonomi. Biaya penanganan kerusakan dapat meningkat apabila langkah antisipasi tidak dilakukan sejak awal. Karena itu, investasi untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur dinilai dapat mengurangi potensi kerugian pada masa mendatang.

Pemerintah juga menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara agenda pertumbuhan ekonomi dan upaya menurunkan risiko lingkungan. Transformasi menuju kegiatan ekonomi yang lebih berkelanjutan membutuhkan investasi besar serta proses yang dilakukan secara bertahap. Kebijakan harus memberikan kepastian agar perusahaan memiliki dasar yang jelas untuk menyiapkan investasi jangka panjang. Pada saat bersamaan, kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan kegiatan usaha tetap perlu diperhitungkan. Sinergi kebijakan menjadi penting agar proses transformasi tidak menimbulkan tekanan ekonomi yang tidak diperlukan.

Bagi sektor swasta, perubahan iklim bukan hanya persoalan lingkungan tetapi juga berkaitan langsung dengan risiko bisnis. Gangguan pasokan bahan baku, kerusakan aset, perubahan produktivitas, hingga meningkatnya biaya operasional dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Investasi dalam mitigasi dan adaptasi karena itu dapat dipandang sebagai bagian dari manajemen risiko jangka panjang. Perusahaan juga dapat mengembangkan inovasi yang membuka peluang ekonomi baru dalam proses transisi. Kolaborasi dengan pemerintah diharapkan membuat investasi tersebut memberikan manfaat ekonomi sekaligus lingkungan.

Potensi kerugian mencapai Rp544 triliun menjadi pengingat mengenai besarnya konsekuensi ekonomi yang dapat ditimbulkan perubahan iklim terhadap Indonesia. Pemerintah mendorong agar langkah penanganan tidak hanya dilakukan setelah bencana atau kerugian terjadi, tetapi diperkuat melalui pencegahan dan adaptasi sejak dini. Keterlibatan swasta menjadi penting karena kebutuhan pembiayaan, teknologi, dan inovasi melampaui kemampuan satu pihak. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan langkah yang terkoordinasi, risiko perubahan iklim dapat ditekan sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan Indonesia.