Jakarta, 11 September 2026 – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjanjikan pembayaran tunai sebesar 5.000 dolar AS kepada setiap warga negara Amerika yang sudah dewasa apabila Partai Republik berhasil mempertahankan kendali atas DPR dan Senat dalam pemilu paruh waktu November 2026. Program yang disebut sebagai “Trump Dividend” itu diumumkan Trump dalam konvensi Partai Republik di Dallas, Texas. Jika menggunakan kurs sekitar Rp16.600 per dolar AS, nilai yang diterima setiap orang setara kurang lebih Rp83 juta. Namun, janji tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar apabila benar-benar diberikan kepada seluruh warga dewasa yang memenuhi syarat. Dengan jumlah sekitar 240 juta hingga 245 juta warga negara AS berusia di atas 18 tahun, total kebutuhan dana diperkirakan mencapai sekitar 1,2 triliun hingga 1,35 triliun dolar AS. Angka tersebut setara sekitar Rp20.000 triliun hingga lebih dari Rp22.000 triliun.

Hitung-hitungan sederhananya menunjukkan besarnya beban fiskal yang harus disiapkan pemerintah. Apabila terdapat sekitar 245 juta warga dewasa dan masing-masing menerima 5.000 dolar AS, kebutuhan anggarannya mencapai sekitar 1,225 triliun dolar AS. Sejumlah perhitungan menggunakan asumsi jumlah penerima yang lebih luas sehingga menghasilkan estimasi sekitar 1,35 triliun dolar AS. Perbedaan angka tersebut bergantung pada definisi penerima yang nantinya digunakan pemerintah. Trump sendiri menyebut pembayaran ditujukan kepada setiap warga negara dewasa, tetapi belum memberikan rincian mengenai batas penghasilan, mekanisme pembayaran, maupun kelompok yang dapat dikecualikan. Wakil Presiden JD Vance kemudian membuka kemungkinan warga berpenghasilan tinggi tidak menerima pembayaran. Apabila pembatasan tersebut diterapkan, kebutuhan anggaran memang dapat turun, tetapi tetap berada di kisaran lebih dari 1 triliun dolar AS.

Trump mengaitkan rencana pembayaran tersebut dengan penerimaan pemerintah dari kebijakan tarif. Ia mengatakan perekonomian Amerika menghasilkan pendapatan besar dan masyarakat seharusnya ikut memperoleh manfaatnya. Pemerintahannya telah meningkatkan tarif terhadap berbagai produk impor sehingga penerimaan bea masuk bertambah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Namun, jumlah pendapatan tersebut masih jauh dari kebutuhan untuk membayar 5.000 dolar AS kepada setiap warga dewasa. Penerimaan tarif bersih pada 2025 tercatat sekitar 264 miliar dolar AS, sedangkan penerimaan pada 2026 juga terdampak pengembalian dana setelah sejumlah kebijakan tarif menghadapi persoalan hukum. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan penerimaan tarif dalam satu tahun untuk membiayai seluruh program. Perbedaan antara pendapatan dan kebutuhan pembayaran menjadi salah satu pertanyaan terbesar terhadap kelayakan rencana tersebut.

Apabila menggunakan perkiraan penerimaan tarif kurang dari 200 miliar dolar AS per tahun, pemerintah membutuhkan lebih dari enam tahun untuk mengumpulkan dana sekitar 1,2 triliun dolar AS. Itu pun dengan asumsi seluruh pendapatan tarif disimpan untuk membayar Trump Dividend dan tidak digunakan untuk kebutuhan pemerintah lainnya. Kondisi tersebut sulit dilakukan karena penerimaan tarif pada dasarnya masuk ke kas pemerintah dan telah diperhitungkan dalam posisi anggaran federal. Sebagian pendapatan juga sebelumnya diproyeksikan membantu mengurangi defisit atau mengimbangi dampak kebijakan fiskal lainnya. Mengalihkan seluruhnya untuk pembayaran langsung berarti pemerintah harus mencari sumber pendanaan lain bagi kebutuhan yang sebelumnya ditopang penerimaan tersebut. Karena itulah sejumlah ekonom memperkirakan sebagian besar biaya program pada akhirnya harus dibiayai melalui penambahan utang.

Persoalan semakin kompleks karena anggaran federal Amerika Serikat saat ini sudah mengalami defisit besar. Pemerintah mengeluarkan uang lebih banyak dibandingkan pendapatan yang dikumpulkan melalui pajak dan sumber penerimaan lainnya. Defisit pada tahun fiskal berjalan diperkirakan berada di sekitar 2 triliun dolar AS, sementara total utang pemerintah federal telah melampaui 40 triliun dolar AS. Apabila program senilai sekitar 1,2 triliun hingga 1,35 triliun dolar AS sepenuhnya ditambahkan ke pengeluaran tanpa sumber penerimaan baru, defisit tahunan dapat melonjak tajam. Pemerintah kemudian harus menerbitkan surat utang tambahan untuk menutup kekurangan tersebut. Peningkatan penerbitan utang dalam jumlah besar juga dapat memberikan tekanan terhadap biaya pinjaman pemerintah.

Besarnya Trump Dividend dapat dibandingkan dengan program pembayaran langsung yang dilakukan Amerika Serikat ketika pandemi Covid-19. Pemerintah ketika itu mengeluarkan tiga putaran pembayaran stimulus kepada masyarakat dengan total sekitar 814 miliar dolar AS. Rencana terbaru Trump berpotensi jauh lebih besar karena satu kali pembayaran saja dapat menghabiskan lebih dari 1,2 triliun dolar AS. Setiap warga dewasa juga akan menerima 5.000 dolar AS sekaligus, jauh lebih tinggi dibandingkan cek stimulus individual pada masa pandemi. Pembayaran dalam skala tersebut dapat memberikan dorongan besar terhadap konsumsi masyarakat dalam jangka pendek. Rumah tangga dapat menggunakan dana untuk membeli barang, membayar utang, menambah tabungan, maupun memenuhi berbagai kebutuhan lainnya. Namun, masuknya uang dalam jumlah sangat besar ke perekonomian juga membawa konsekuensi terhadap inflasi.

Sejumlah ekonom memperingatkan tambahan daya beli dalam jumlah besar dapat meningkatkan permintaan ketika pasokan barang dan jasa tidak bertambah dengan kecepatan yang sama. Kondisi tersebut berpotensi mendorong harga kembali naik dan mengurangi sebagian manfaat pembayaran yang diterima masyarakat. Risiko tersebut menjadi perhatian karena Amerika Serikat masih menghadapi tekanan biaya hidup dan kenaikan harga sejumlah kebutuhan. Jika inflasi meningkat, bank sentral juga dapat menghadapi tekanan untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi. Efek akhirnya dapat dirasakan melalui bunga kredit perumahan, kendaraan, kartu kredit, dan pembiayaan bisnis. Dengan demikian, manfaat 5.000 dolar AS yang diterima masyarakat harus dibandingkan dengan kemungkinan dampak jangka panjang terhadap harga dan biaya pinjaman.

Selain persoalan anggaran, Trump tidak dapat dengan mudah mengeluarkan pembayaran tersebut hanya melalui keputusan presiden. Pengeluaran federal dalam jumlah sebesar itu pada prinsipnya membutuhkan persetujuan Kongres. DPR dan Senat harus mengesahkan dasar hukum sekaligus menyediakan anggaran sebelum Departemen Keuangan dapat mendistribusikan uang kepada masyarakat. Trump memang mengaitkan janjinya dengan kemenangan Partai Republik di kedua kamar Kongres karena mayoritas politik akan mempermudah pembahasan. Namun, dukungan dari seluruh anggota Partai Republik juga belum dapat dianggap otomatis. Sejumlah politisi konservatif selama ini menekankan pengurangan defisit dan pengendalian belanja pemerintah sehingga program senilai lebih dari satu triliun dolar dapat menghadapi perdebatan internal.

Rencana tersebut juga masih menyisakan banyak pertanyaan teknis. Pemerintah belum menjelaskan apakah pembayaran diberikan melalui cek, transfer langsung, kredit pajak, atau mekanisme lainnya. Trump mengatakan uang tersebut harus dibelanjakan di Amerika Serikat, tetapi belum menjelaskan bagaimana ketentuan semacam itu dapat diawasi. Belum terdapat pula batas penghasilan resmi apabila pemerintah akhirnya mengecualikan kelompok kaya. Perubahan kriteria tersebut akan sangat memengaruhi kebutuhan anggaran. Sebagai ilustrasi, sebuah keluarga dengan dua orang dewasa yang memenuhi syarat dapat memperoleh total 10.000 dolar AS, sedangkan rumah tangga dengan tiga orang dewasa berpotensi menerima 15.000 dolar AS apabila pembayaran benar-benar bersifat individual.

Janji pembayaran 5.000 dolar AS karena itu masih berada pada tahap proposal politik dan belum menjadi program pemerintah yang memiliki anggaran. Secara matematis, skala program memang sangat besar: 5.000 dolar dikalikan sekitar 240 juta hingga 245 juta warga dewasa menghasilkan kebutuhan sedikitnya sekitar 1,2 triliun dolar AS. Penerimaan tarif yang disebut sebagai salah satu sumber pembiayaan saat ini belum cukup untuk menutup kebutuhan tersebut dalam waktu dekat. Tanpa pemotongan belanja, peningkatan penerimaan lain, atau pembatasan jumlah penerima, sebagian besar biaya berpotensi menambah defisit dan utang pemerintah federal. Pelaksanaannya juga masih membutuhkan persetujuan Kongres serta rincian mengenai kriteria penerima dan metode distribusi. Dengan demikian, warga Amerika belum dapat menganggap pembayaran 5.000 dolar AS tersebut sebagai dana yang pasti diterima meskipun Trump telah menjadikannya salah satu janji utama menjelang pemilu paruh waktu.