Jakarta, 19 Oktober 2026 – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) melakukan pertemuan dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membahas penguatan kerja sama dalam menangani berbagai persoalan keamanan nasional. Pertemuan tersebut menyoroti sejumlah isu strategis, termasuk aktivitas pertambangan ilegal dan peredaran narkotika yang dinilai membutuhkan penanganan lintas lembaga. Koordinasi antara Polri dan TNI menjadi perhatian karena kedua institusi memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Penguatan komunikasi diharapkan dapat mendukung efektivitas penegakan hukum sekaligus mempercepat penanganan persoalan di lapangan. Sinergi tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan.

Penanganan pertambangan ilegal menjadi salah satu pembahasan penting karena aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan. Kegiatan penambangan tanpa izin dapat menyebabkan pencemaran air, kerusakan kawasan hutan, serta meningkatnya risiko bencana di sekitar lokasi pertambangan. Selain itu, aktivitas ilegal sering kali melibatkan jaringan yang memiliki kepentingan ekonomi besar sehingga membutuhkan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten. Dalam konteks tersebut, Polri memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana. Sementara itu, dukungan TNI dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum dan mekanisme kerja sama yang berlaku. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar tindakan di lapangan berjalan efektif tanpa mengabaikan batas kewenangan masing-masing institusi.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/10/2026). Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda penting Suyudi setelah resmi menjabat sebagai Kapolri pada awal Oktober 2026. Dalam pertemuan itu, kedua pimpinan membahas penguatan soliditas TNI-Polri untuk menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Suyudi menekankan bahwa hubungan kedua institusi harus terus dijaga sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Koordinasi yang kuat di tingkat pusat maupun daerah dinilai penting untuk memastikan penanganan berbagai ancaman dapat berlangsung secara terpadu.

Selain pertambangan ilegal, peredaran narkotika menjadi perhatian utama dalam pembahasan kedua pimpinan institusi tersebut. Suyudi menyoroti perkembangan modus penyelundupan narkoba yang semakin beragam dan memanfaatkan berbagai sarana distribusi. Salah satu modus yang mendapat perhatian adalah penyalahgunaan rokok elektrik atau vape sebagai media peredaran narkotika berbentuk cair. Perkembangan tersebut dinilai membutuhkan peningkatan kewaspadaan aparat karena metode distribusi narkotika terus mengalami perubahan. Kapolri menegaskan pentingnya penindakan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan narkoba, termasuk oknum aparat yang memberikan perlindungan kepada pelaku. Sikap tegas tersebut diharapkan memperkuat efektivitas pemberantasan narkotika di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam pembahasan mengenai pertambangan ilegal, Suyudi menekankan pentingnya keberadaan Satuan Tugas Terpadu TNI-Polri untuk mendukung upaya penindakan. Pembentukan satuan tugas tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi aktivitas penambangan tanpa izin yang merugikan negara. Aktivitas pertambangan ilegal tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat sekitar. Melalui kerja sama lintas institusi, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penanganan terhadap jaringan yang terlibat. Penindakan juga perlu dilakukan secara konsisten agar tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengambil keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam secara ilegal.

Persoalan premanisme dan praktik pemalakan turut menjadi bagian dari perhatian Kapolri dalam pertemuan tersebut. Aktivitas yang mengganggu ketertiban masyarakat dinilai dapat menghambat kegiatan ekonomi dan menciptakan rasa tidak aman bagi pelaku usaha. Praktik intimidasi maupun pungutan ilegal berpotensi merugikan masyarakat, terutama mereka yang menjalankan usaha kecil dan kegiatan perdagangan sehari-hari. Karena itu, upaya penegakan hukum terhadap tindakan premanisme perlu didukung dengan pengawasan dan koordinasi yang berkelanjutan. Kerja sama TNI dan Polri diharapkan mampu membantu menjaga situasi keamanan yang kondusif sesuai kewenangan masing-masing. Kondisi lingkungan yang aman menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

Di bidang keamanan digital, Kapolri mengingatkan adanya peningkatan ancaman kejahatan siber yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Serangan terhadap sistem elektronik, penyalahgunaan data pribadi, dan pencurian identitas menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Suyudi menilai kemampuan aparat dalam menghadapi ancaman digital harus terus ditingkatkan seiring berkembangnya metode kejahatan. Penguatan sistem identitas digital yang terverifikasi juga menjadi salah satu langkah yang dinilai penting untuk melindungi masyarakat. Selain itu, kerja sama antarlembaga diperlukan untuk mempercepat pertukaran informasi dan meningkatkan kesiapan menghadapi gangguan keamanan siber. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap layanan publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyambut baik kunjungan Kapolri beserta jajaran pejabat utama Polri. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan agar kedua institusi mampu menjalankan tanggung jawab menjaga keamanan dan keutuhan negara secara optimal. Agus juga mengingatkan perlunya meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi strategis global yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional. Selain menghadapi ancaman keamanan dalam negeri, TNI dan Polri diharapkan terus memberikan dukungan terhadap program pemerintah. Penguatan ketahanan pangan dan energi nasional menjadi bagian dari agenda strategis yang memerlukan kondisi keamanan yang stabil. Sinergi kedua institusi dinilai dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Pertemuan di Mabes TNI tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari kedua institusi. Dari jajaran TNI, hadir Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, serta Inspektur Jenderal Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Erwin Djatniko. Sejumlah pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri juga mengikuti agenda silaturahmi tersebut. Kehadiran para pejabat menunjukkan bahwa pembahasan penguatan kerja sama melibatkan berbagai unsur yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan nasional. Melalui pertemuan ini, koordinasi diharapkan dapat diterjemahkan menjadi langkah operasional yang terukur di lapangan. Penguatan sinergi TNI-Polri menjadi bagian dari upaya menghadapi pertambangan ilegal, peredaran narkoba, premanisme, serta ancaman kejahatan siber secara lebih efektif.